HPMW Mataram Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Persoalan Jalan Wera–Ambalawi dan Aktivitas Tambak di Wera
Mataram (5/6) – Himpunan Pelajar Mahasiswa Wera (HPMW) Mataram menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/6/2026). Tuntutan tersebut berkaitan dengan persoalan jalan lintas Kecamatan Wera–Ambalawi dan aktivitas tambak udang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
HPMW Soroti Kerusakan Jalan Wera–Ambalawi
Dalam tuntutannya, HPMW Mataram mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan total terhadap jalan lintas Wera–Ambalawi. Jalan tersebut dinilai mengalami kerusakan berat maupun ringan di sejumlah titik.
Selain itu, HPMW meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai. Jalan Wera–Ambalawi juga diminta menjadi prioritas pembangunan daerah karena memiliki fungsi penting bagi masyarakat.
Jalur tersebut digunakan warga untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas harian. Oleh karena itu, kerusakan jalan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat membahayakan pengguna jalan.
Minta Penanganan Darurat dan Rambu Keselamatan
HPMW juga mendesak pemerintah melakukan penanganan darurat pada titik-titik jalan yang membahayakan. Langkah ini dinilai penting sebelum perbaikan menyeluruh dilaksanakan.
Selain itu, pemerintah diminta memasang rambu-rambu keselamatan dan tanda peringatan di seluruh titik kerusakan jalan. Dengan demikian, risiko kecelakaan dapat diminimalkan selama proses perbaikan belum dilakukan secara total.
HPMW juga meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka rencana, anggaran, dan tahapan pelaksanaan perbaikan jalan. Transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui arah kebijakan pemerintah.
Aktivitas Tambak Udang Ikut Disorot
Selain persoalan jalan, HPMW Mataram juga menyoroti aktivitas tambak udang di Kecamatan Wera. Mereka mendesak DLHK Provinsi NTB memberikan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan.
Dokumen yang menjadi perhatian meliputi Surat Layak Operasional (SLO), persetujuan lingkungan, serta persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut. Lebih lanjut, HPMW menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha yang berkaitan dengan lingkungan harus mematuhi aturan yang berlaku.
Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas tambak perlu dilakukan secara serius. Hal ini penting agar kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Hasil Audiensi dengan DLHK NTB
Berdasarkan hasil audiensi bersama Kepala DLHK Provinsi NTB, HPMW menyampaikan bahwa pihak DLHK berkomitmen melakukan evaluasi terhadap aktivitas tambak udang yang diduga melanggar administrasi.
Evaluasi tersebut direncanakan berlangsung pada minggu awal bulan Juli. Sementara itu, HPMW berharap proses tersebut berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tuntutan Akan Diteruskan kepada Gubernur NTB
Audiensi bersama Staf Ahli Gubernur Pemerintah Provinsi NTB menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh poin tuntutan HPMW akan diteruskan kepada Gubernur NTB. Dengan demikian, tuntutan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah.
HPMW berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi tersebut secara administratif. Namun, pemerintah juga diminta menindaklanjutinya melalui langkah nyata dan terukur.
HPMW Siap Kawal Persoalan Wera
Menurut HPMW, persoalan jalan rusak dan dugaan pelanggaran administrasi tambak sama-sama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah diharapkan hadir secara serius, transparan, dan berpihak kepada warga.
Melalui tuntutan tersebut, HPMW Mataram menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan pembangunan dan lingkungan di Kecamatan Wera. Mereka berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat segera mendapat respons konkret dari pemerintah daerah.
