Ironi Panen Jagung Selaparang: Harga Anjlok, Buruh Langka, Industri Hilir Pergi
Lombok Timur — Hamparan jagung yang menguning dari Kecamatan Suela hingga Sambelia setiap panen raya seharusnya menjadi simbol kemakmuran bagi petani di Kawasan Transmigrasi Selaparang. Lebih dari 50.000 ton jagung per tahun dipanen dari wilayah ini, menjadi tumpuan ekonomi ribuan keluarga. Namun, di balik melimpahnya produksi, para petani justru menghadapi kenyataan pahit: harga jagung jatuh jauh di bawah harga pembelian pemerintah.
Harapan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan biaya rumah tangga berubah menjadi kegelisahan. Tengkulak dan pengepul membeli jagung pada harga rendah, sementara biaya produksi tetap tinggi dan tidak berubah. Bagi petani, panen raya kini lebih sering berarti “panen kerugian”.
Masalah ini diperburuk oleh kelangkaan buruh tani. Saat panen serentak, kebutuhan tenaga kerja meningkat drastis, namun jumlah buruh sangat terbatas. Beberapa petani pun terpaksa menunda panen atau mengeluarkan biaya lebih mahal agar proses panen dapat diselesaikan tepat waktu.
“Ketika musim tanam dan panen, kita membutuhkan buruh tani. Tetapi pas panen raya, kita sering kesulitan mencarinya,” ujar Suharni, petani di Desa Seruni Mumbul.
Kisah Suharni mencerminkan dilema yang dihadapi banyak petani Selaparang: saat produksi meningkat, harga justru turun; dan ketika panen membutuhkan percepatan, tenaga kerja malah menghilang. Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi kebijakan, mulai dari penyediaan alat mesin panen (alsintan), regulasi harga, hingga pembentukan kelembagaan tenaga kerja pertanian.
Sementara itu, muncul pertanyaan yang semakin mengemuka: mengapa industri pakan dan pengolahan jagung justru tumbuh di luar NTB, padahal komoditas jagung di daerah ini sangat melimpah?
Pemerintah daerah kembali menekankan pentingnya pendirian pabrik pakan di NTB untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat rantai pasok lokal. Namun, hingga kini, industri hilir lebih memilih berkembang di provinsi lain. Ironisnya, sektor peternakan dan pertambakan NTB justru membeli pakan dari luar daerah dengan harga lebih tinggi. Biaya distribusi yang besar membuat pelaku usaha lokal memiliki posisi tawar lemah.
Situasi ini menunjukkan bahwa rantai ekonomi jagung di NTB belum terhubung secara optimal. Kawasan transmigrasi hanya berperan sebagai pemasok jagung mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh industri di wilayah lain.
Untuk menjawab persoalan ini, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan kajian komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Penelitian ini dipimpin Rici Tri Harpin Pranata, dosen Vokasi IPB, bersama tim yang bertugas lebih dari tiga bulan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa infrastruktur dasar produksi jagung di Selaparang sudah tersedia, namun kapasitasnya belum memenuhi standar industri. Peningkatan mutu pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan perbaikan akses jalan produksi menjadi prioritas utama. Di sisi lain, SDM lokal SDM lokal seperti petani, pengelola BUMDes, dan operator mesin masih membutuhkan peningkatan kapasitas dalam manajemen mutu, operasional mesin, teknologi fermentasi hingga pemasaran. Perguruan tinggi, penyuluh, dan inkubator bisnis pun harus mengambil peran sebagai mitra transfer inovasi dan teknologi.
