Abdul Hadi Soroti Evaluasi Nataru 2025: Tingkat Kepuasan Naik, Tapi Masalah Kelayakan Armada Masih Jadi PR
Jakarta (13/01) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti serius persoalan keselamatan transportasi dalam pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Meski tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi mengalami peningkatan, Abdul Hadi menegaskan masih ditemukannya moda transportasi yang tidak laik operasi namun tetap dioperasikan, sehingga berujung pada kecelakaan.
Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01) pagi.
“Pergerakan masyarakat saat Nataru kemarin sangat tinggi, di atas seratus juta orang. Secara umum kita bisa merasakan bahwa tanggapan masyarakat lebih baik, bahkan tingkat kepuasan pelayanan mencapai sekitar 87,6 persen,” ujar Abdul Hadi.
Namun, ia menegaskan bahwa tingginya angka kepuasan tersebut tidak boleh menutup mata terhadap sejumlah kejadian kecelakaan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan moda transportasi.
“Catatan penting dalam Nataru kali ini adalah masih ditemukannya alat-alat moda transportasi yang nyata-nyata tidak layak, tetapi tetap dioperasikan. Ini sangat kita sayangkan,” tegasnya.
Abdul Hadi menyinggung beberapa insiden yang terjadi, mulai dari kecelakaan bus akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar, hingga peristiwa kapal tenggelam di wilayah Nusa Tenggara Timur akibat ketidaklaikan armada.
“Kemarin ada bus yang tidak layak lalu mengalami kecelakaan, kemudian ada kapal di wilayah NTT yang tenggelam karena kondisinya tidak layak. Ini menunjukkan bahwa persoalan kelayakan transportasi masih menjadi masalah serius,” jelasnya.
Ia menilai, kasus-kasus tersebut bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan gambaran masih banyaknya moda transportasi di berbagai daerah yang belum memenuhi standar keselamatan.
“Faktanya, bukan hanya di satu titik. Di beberapa daerah lain, kita juga menemukan alat transportasi yang tidak layak tapi masih beroperasi,” ungkap Abdul Hadi.
Karena itu, Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan dan pemerintah untuk memperketat proses seleksi, pengawasan, dan penegakan aturan terhadap seluruh moda transportasi, terutama pada momentum dengan mobilitas tinggi seperti Nataru.
“Kami meminta Kementerian Perhubungan dan pemerintah memastikan betul bahwa seluruh alat transportasi aman dan laik operasi, sehingga kejadian kecelakaan bisa diminimalkan dan transportasi yang aman benar-benar bisa diwujudkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh, termasuk data resmi tingkat kecelakaan selama Nataru, perlu segera diumumkan sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Mudah-mudahan kita segera mendapatkan hasil perhitungan resmi dari pemerintah terkait tingkat kecelakaan, agar evaluasi ke depan bisa dilakukan secara objektif dan menyeluruh,” pungkas Abdul Hadi.
