Kasus Pelecehan, Lenterahati Dorong Reformasi Tata Kelola Pesantren
Mataram (12/2) — Maraknya kasus pelecehan seksual yang terungkap di sejumlah lembaga pendidikan berbasis pesantren memicu evaluasi serius terhadap sistem pengelolaan internal. Pimpinan Lenterahati Islamic Boarding School, Dr. Muazzar Habibi, menilai perbaikan tata kelola menjadi langkah mendesak untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Menurut Muazzar, persoalan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran individu. Ia menekankan pentingnya melihat struktur organisasi, pola relasi, serta mekanisme kontrol yang berjalan di dalam lembaga.
Ia menjelaskan bahwa sistem yang terlalu bertumpu pada figur tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi. Ketika kewenangan terpusat tanpa pengawasan yang jelas, ruang penyalahgunaan dapat terbuka.
“Lembaga pendidikan harus dibangun dengan sistem yang saling mengawasi. Tidak cukup hanya mengandalkan kepercayaan personal,” ujarnya.
Muazzar menambahkan, budaya hierarkis yang kuat sering kali membuat santri berada dalam posisi rentan. Dalam situasi tertentu, korban bisa merasa takut untuk menyampaikan keberatan atau laporan karena adanya tekanan psikologis maupun kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial.
Ia menilai pentingnya menghadirkan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses. Dengan adanya saluran pengaduan yang jelas, korban memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman tanpa rasa intimidasi.
Selain penguatan sistem pengawasan, edukasi juga dinilai berperan besar dalam upaya pencegahan. Santri perlu dibekali pemahaman tentang batasan interaksi, etika pergaulan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan.
“Pencegahan tidak bisa bersifat reaktif. Harus ada standar operasional prosedur yang tegas dan diterapkan secara konsisten,” katanya.
Ia menegaskan bahwa setiap bentuk pelecehan bertentangan dengan nilai agama, moral, dan hukum yang berlaku. Karena itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.
Muazzar berharap momentum evaluasi ini dapat mendorong reformasi tata kelola pesantren secara berkelanjutan.
Menurutnya, sistem yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara berlapis merupakan fondasi utama dalam melindungi seluruh civitas pesantren.
