Gubernur NTB Optimistis Lampaui Target BPK, Utang BLUD Tuntas 100 Persen dan Tata Kelola Keuangan Makin Akuntabel
MATARAM (5/5) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatat capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. Selain berhasil menuntaskan 100 persen utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB juga optimistis mampu melampaui target nasional penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ditetapkan sebesar 85 persen.
Optimisme tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).
Menurut Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal, hasil pemeriksaan BPK RI tahun ini memiliki makna strategis karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya mencerminkan kinerja Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri selama tahun anggaran 2025.
“Ini merupakan pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami jalankan sepanjang tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi refleksi sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujar Miq Iqbal.
Pemprov NTB Targetkan Penyelesaian Rekomendasi BPK di Atas 85 Persen
Lebih lanjut, Gubernur NTB menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Insya Allah seluruh rekomendasi akan kami tindak lanjuti dengan baik. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dapat berada di atas target nasional, bahkan melampaui angka 85 persen,” tegasnya.
Utang BLUD RSUP NTB Berhasil Dilunasi 100 Persen
Salah satu capaian terbesar yang berhasil diwujudkan Pemprov NTB adalah penyelesaian seluruh kewajiban utang pemerintah daerah, termasuk utang yang selama ini menjadi perhatian publik di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB.
Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang BLUD maupun utang langsung Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
“Kita sudah menyelesaikan seluruh utang, baik utang langsung Pemerintah Provinsi maupun utang BLUD. Khusus untuk RSUP NTB, Alhamdulillah sesuai target, seluruh kewajiban telah selesai 100 persen pada akhir bulan lalu,” ungkapnya.
Keberhasilan melunasi seluruh utang BLUD tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehat, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perkuat Pengawasan Internal dan Reformasi Tata Kelola
Selain fokus pada penyelesaian kewajiban keuangan daerah, Pemprov NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan dukungan anggaran bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, profesional, dan independen.
Penguatan sistem pengawasan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sekaligus memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
WTP dan Reformasi Keuangan Jadi Modal Menuju NTB Mendunia
Bagi Gubernur NTB, hasil pemeriksaan BPK RI tidak hanya dipandang sebagai indikator kepatuhan administrasi semata, tetapi juga sebagai kompas dalam memastikan reformasi tata kelola pemerintahan berjalan di jalur yang benar.
Karena itu, setiap rekomendasi BPK akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pemerintahan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
“Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti, setiap kelemahan akan kami perbaiki, dan setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB. Inilah komitmen kami dalam membangun tata kelola yang kuat untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia,” pungkas Miq Iqbal.
Dengan keberhasilan menyelesaikan 100 persen utang BLUD, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta optimisme menuntaskan rekomendasi BPK di atas target nasional, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan menuju NTB Mendunia.
