BPK RI Apresiasi Transformasi Tata Kelola Keuangan Pemprov NTB di Era Iqbal–Dinda, Raih Opini WTP ke-15 Berturut-turut
Mataram (5/5) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi tata kelola keuangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri. Pada tahun pertama masa kepemimpinan mereka, berbagai langkah reformasi tata kelola dinilai berhasil memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).
Menurut Isma Yatun, kehadirannya secara langsung di NTB merupakan bentuk penghargaan terhadap komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kehadiran saya hari ini secara khusus merupakan bentuk apresiasi atas transformasi tata kelola di tahun pertama kepemimpinan Bapak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap mendunia,” ujar Ketua BPK RI.
Pemprov NTB Berhasil Selesaikan Persoalan Strategis Keuangan Daerah
Lebih lanjut, BPK RI menilai bahwa sejumlah permasalahan mendasar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya telah berhasil diselesaikan secara signifikan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Salah satu capaian penting terlihat pada sektor kesehatan. BPK mencatat bahwa persoalan pengendalian terhadap utang belanja rumah sakit daerah yang sempat menjadi sorotan pada tahun 2024 kini berhasil dituntaskan. Bahkan, seluruh utang belanja dan kewajiban perbankan yang dimiliki rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB telah dilunasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya penguatan manajemen keuangan, peningkatan disiplin anggaran, serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, pada sektor pendidikan, BPK juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan progresif Pemprov NTB yang menghapus Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri sejak Semester II Tahun 2025.
Kebijakan pendidikan gratis tersebut dinilai tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat.
NTB Kembali Raih Opini WTP ke-15 dari BPK RI
Atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Capaian ini menjadi Opini WTP ke-15 secara berturut-turut, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan yang baik di Indonesia.
BPK menjelaskan bahwa meskipun masih terdapat beberapa catatan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi, temuan tersebut tidak berdampak material maupun signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
BPK Dorong Pemprov NTB Perkuat Akuntabilitas dan Integritas Fiskal
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Ketua BPK RI mengingatkan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB perlu terus mempercepat tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperkuat integritas fiskal, meningkatkan efektivitas penggunaan APBD, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Selain itu, BPK RI juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemprov NTB dan DPRD NTB dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kolaborasi yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transformasi Tata Kelola Jadi Fondasi NTB Mendunia
Di akhir sambutannya, Ketua BPK RI menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB atas komitmen mereka dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional BPK RI.
Ia berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-15 dapat menjadi momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan NTB Mendunia.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi NTB dinilai semakin menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
