Bima-Dompu dalam Kalender Bencana :Rekonstruksi Ketahanan Iklim dari Setiap Gunung, Lembah hingga Pesisir

Oleh: Haerul Anwar  |  Pemerhati Lingkungan Nusa Tenggara Barat

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Dampaknya sudah dirasakan hari ini. Karena itu, pembangunan ketahanan iklim harus menjadi prioritas bersama agar masyarakat mampu menghadapi risiko yang semakin besar di masa mendatang.

KETIKA BENCANA MENJADI RUTINITAS

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu termasuk wilayah dengan tingkat kejadian bencana hidrometeorologi yang tinggi di Nusa Tenggara Barat. Banjir dan kekeringan menjadi dua ancaman utama yang terus berulang.

Masyarakat Kota Bima masih mengingat banjir bandang tahun 2016 yang merendam sebagian besar wilayah kota. Ribuan rumah rusak dan aktivitas ekonomi lumpuh selama beberapa minggu. Hingga kini, risiko serupa masih membayangi setiap musim hujan.

Di Kabupaten Dompu, tantangan yang dihadapi tidak kalah berat. Saat musim hujan, banjir mengancam permukiman dan lahan pertanian. Sebaliknya, saat musim kemarau, kekeringan panjang mengganggu produksi pangan dan ketersediaan air bagi masyarakat.

Fenomena tersebut bukan semata-mata akibat faktor alam. Perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan ekstrem dan memperpanjang periode kekeringan. Di saat yang sama, kerusakan hutan di kawasan hulu serta lemahnya pengelolaan lingkungan memperbesar risiko bencana.

Bencana yang terus berulang bukan hanya tentang cuaca yang berubah. Bencana juga mencerminkan tantangan dalam tata kelola lingkungan dan pembangunan daerah yang perlu terus diperbaiki.

LANGKAH YANG PATUT DIAPRESIASI

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan sejumlah upaya penting.

Program NTB Tangguh Bencana menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah. Peningkatan kapasitas BPBD, pembangunan sistem peringatan dini, rehabilitasi pascabencana, serta penguatan koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya komitmen yang nyata.

Di Kota Bima, pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Padolo menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir. Sementara itu, Kabupaten Dompu mulai mengembangkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Partisipasi masyarakat juga semakin kuat. Keterlibatan Satlinmas, forum pengurangan risiko bencana, kelompok pemuda, dan organisasi masyarakat menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun ketangguhan daerah.

AKAR MASALAH YANG MASIH DIHADAPI

Meski berbagai upaya telah dilakukan, sejumlah persoalan mendasar masih perlu mendapat perhatian serius.

Kerusakan hutan di daerah hulu masih menjadi ancaman utama. Hilangnya tutupan vegetasi mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Akibatnya, risiko banjir meningkat pada musim hujan dan ketersediaan air menurun pada musim kemarau.

Selain itu, tata ruang wilayah belum sepenuhnya selaras dengan peta risiko bencana terkini. Sebagian permukiman dan fasilitas publik masih berada di kawasan yang rentan terhadap banjir maupun bencana lainnya.

Kapasitas fiskal daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Kebutuhan investasi untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Di sisi lain, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Mbojo dan Dou Dompu belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pengetahuan tradisional tentang tanda-tanda alam dapat menjadi pelengkap yang berharga bagi sistem mitigasi modern.

ANCAMAN YANG AKAN SEMAKIN BESAR

Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di berbagai wilayah, termasuk Indonesia bagian timur.

Bagi Bima dan Dompu, kondisi tersebut berarti risiko banjir yang lebih besar, musim kemarau yang lebih panjang, serta meningkatnya tekanan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya air.

Karena itu, ketahanan iklim tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya menghadapi bencana. Ketahanan iklim adalah kemampuan masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk beradaptasi, mengurangi risiko, serta menjaga keberlanjutan pembangunan.

Ketahanan iklim bukan tentang menolak perubahan. Ketahanan iklim adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan lebih siap, lebih cepat, dan lebih bijaksana.

EMPAT PILAR KETAHANAN IKLIM

Untuk membangun ketahanan iklim yang kuat, Bima dan Dompu perlu memperkuat empat pilar utama.

1. Penguatan Kelembagaan

Koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar seluruh kebijakan pembangunan mempertimbangkan aspek risiko bencana dan perubahan iklim.

Dokumen kajian risiko bencana harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengambilan keputusan strategis lainnya.

2. Pemanfaatan Teknologi

Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui penggunaan sensor curah hujan, pemantauan debit sungai secara real-time, sirene peringatan, serta pemanfaatan teknologi komunikasi yang mudah diakses masyarakat.

Teknologi harus mampu mempercepat penyebaran informasi sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi ketika bencana terjadi.

3. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat perlu didokumentasikan dan diwariskan kepada generasi muda.

Kearifan lokal tidak boleh dipandang sebagai pengetahuan masa lalu. Sebaliknya, pengetahuan tersebut dapat menjadi pelengkap penting bagi sistem mitigasi modern yang berbasis teknologi.

4. Pembiayaan yang Berkelanjutan

Investasi pada mitigasi dan adaptasi harus ditingkatkan. Pendanaan tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga dapat melibatkan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan, serta berbagai sumber pembiayaan iklim nasional maupun internasional.

Pendekatan ini akan membantu daerah membangun ketahanan tanpa terlalu bergantung pada anggaran tanggap darurat pascabencana.

KOLABORASI MENJADI KUNCI

Ketahanan iklim tidak dapat dibangun oleh pemerintah saja. Dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum memiliki peran yang sama pentingnya.

Pemerintah bertugas menyiapkan kebijakan yang tepat. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Akademisi menyediakan kajian ilmiah dan inovasi. Sementara itu, masyarakat menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula peluang Bima dan Dompu menjadi daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim.

PETA JALAN YANG PERLU DIDORONG

Beberapa langkah strategis yang perlu menjadi prioritas antara lain:

1. Memperbarui kajian risiko bencana secara berkala.
2. Mempercepat rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai.
3. Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan komunitas.
4. Memperkuat Desa Tangguh Bencana yang inklusif.
5. Meningkatkan investasi untuk program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
6. Mendorong kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

BIMA-DOMPU YANG TANGGUH ADALAH PILIHAN

Masyarakat Bima dan Dompu telah berkali-kali menunjukkan kemampuan untuk bangkit setelah bencana. Mereka membangun kembali rumah yang rusak, memulihkan mata pencaharian, dan menjaga harapan di tengah berbagai keterbatasan.

Namun ketangguhan tidak boleh hanya bergantung pada semangat masyarakat. Ketangguhan harus diperkuat oleh kebijakan yang tepat, lingkungan yang terjaga, infrastruktur yang aman, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Bima-Dompu yang tangguh terhadap perubahan iklim bukan sekadar cita-cita. Ia dapat diwujudkan melalui langkah nyata, investasi yang konsisten, dan komitmen bersama untuk melindungi generasi hari ini serta generasi yang akan datang.

Ketangguhan bukan warisan yang kita terima. Ketangguhan adalah warisan yang kita bangun bersama mulai hari ini.