Massa Dukung Program MBG di NTB, Gubernur Pastikan Aspirasi Dibawa ke Pemerintah Pusat
Mataram (22/6) – Warga yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin (22/6/2026). Peserta aksi berasal dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan baku, relawan, serta kelompok masyarakat yang memperoleh penghasilan dari program tersebut. Mereka meminta pemerintah tetap melanjutkan MBG karena dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa berbagai poster berisi dukungan terhadap program MBG. Selain itu, massa juga membawa sisa pisang sebagai simbol kekhawatiran petani. Mereka menilai penghentian program dapat mengurangi pasar bagi hasil pertanian lokal yang selama ini digunakan sebagai bahan makanan.
Mantan Ketua DPRD Lombok Barat, Nurhidayah, menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Menurutnya, program tersebut membuka lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan yang sebelumnya sulit memperoleh pekerjaan formal. Program ini juga dinilai membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap dunia kerja.
“Banyak perempuan di NTB tidak lagi harus bekerja ke luar negeri karena sekarang bisa bekerja melalui program MBG. Bahkan, perempuan yang sulit diterima bekerja di kantor tetap memiliki kesempatan,” kata Nurhidayah.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tetap mempertahankan program tersebut. Namun, berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi agar manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.
Setelah berorasi selama hampir satu jam, massa akhirnya ditemui Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia naik ke atas mobil komando untuk memberikan tanggapan langsung terhadap aspirasi peserta aksi. Iqbal menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
Meski demikian, ia meminta para pengelola MBG melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup distribusi makanan, kualitas pelayanan, penggunaan bahan baku, serta penentuan harga di tingkat pemasok.
“Jika program ini dilanjutkan, pelaksanaannya harus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Karena itu, bahan baku harus diutamakan berasal dari NTB,” ujar Iqbal.
Selain itu, Gubernur mengingatkan agar tidak terjadi praktik kecurangan dalam penentuan harga bahan baku. Menurutnya, persoalan tersebut masih ditemukan di lapangan dan perlu segera diperbaiki.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program MBG harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga petani, pemasok, pekerja dapur, serta pelaku usaha lokal di NTB.
