Terima Pimpinan DPRD NTB di Senayan, Abdul Hadi Kawal Percepatan Pembangunan Infrastruktur NTB
JAKARTA (14/01/2026) – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus digencarkan melalui sinergi antara parlemen pusat dan daerah. Hal ini terlihat saat Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, H. Abdul Hadi, S.E., M.M., menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14/1). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mengurai berbagai hambatan teknis pembangunan di Bumi Gora.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Hadi hadir bersama sesama legislator Dapil NTB, H. Mori Hanafi. Guna memastikan setiap aspirasi mendapatkan respons teknis yang akurat, Abdul Hadi turut menghadirkan jajaran mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Direktur Bina Penataan Bangunan dan perwakilan Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Direktur dari Ditjen Prasarana Strategis, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Sementara itu, rombongan dari daerah dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, didampingi para Wakil Ketua serta Pimpinan Komisi IV DPRD NTB.
Diskusi dibuka dengan pembahasan mendesak mengenai realisasi pembangunan gedung kantor DPRD NTB. Abdul Hadi menekankan bahwa percepatan pembangunan gedung wakil rakyat ini merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memadai sangat krusial agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat provinsi dapat kembali berjalan optimal. Ia berharap Kementerian PU dapat segera mengeksekusi tahapan pembangunan agar marwah lembaga legislatif daerah tetap terjaga dalam melayani masyarakat.
Selain infrastruktur pemerintahan, Abdul Hadi juga mengangkat isu konektivitas yang menjadi urat nadi perekonomian NTB. Legislator asal Pulau Lombok ini menyuarakan aspirasi kuat terkait jalan poros “Port to Port”, yakni jalur logistik strategis yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di NTB. Ia menegaskan perlunya peningkatan kualitas jalan nasional yang menghubungkan Pelabuhan Lembar/Gili Mas menuju Pelabuhan Kayangan. Konektivitas ini dinilai vital untuk memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan. Tidak hanya soal kondisi aspal, Abdul Hadi juga menyoroti minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan nasional yang kerap membahayakan pengguna jalan pada malam hari.
Pembahasan kemudian berlanjut pada sektor sumber daya air. Abdul Hadi meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penyelesaian fisik bendungan, tetapi juga pada aspek pendayagunaannya. Mengacu pada data pembangunan terkini, NTB memiliki sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor air, termasuk penyelesaian tahap akhir Bendungan Meninting di Lombok Barat yang memiliki kapasitas tampung signifikan, serta optimalisasi jaringan irigasi tersier untuk Bendungan Bintang Bano dan Beringin Sila di Sumbawa. Abdul Hadi mengingatkan bahwa infrastruktur megah tersebut harus segera memberi dampak nyata bagi irigasi pertanian rakyat.
Menutup pertemuan tersebut, Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat.
“Pembangunan infrastruktur di NTB membutuhkan napas panjang dan kerja sama yang solid atau ‘keroyokan’. Saya berharap adanya sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan infrastruktur ini. Saya bersama Pak Mori berkomitmen untuk terus berjuang bersama rekan-rekan di daerah untuk memastikan setiap anggaran yang turun benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat NTB,” tegas Abdul Hadi.
