Abdul Hadi Apresiasi Presiden Prabowo Berikan Subsidi Penerbangan Perintis, Berharap Merata hingga Moda Laut dan Darat
JAKARTA (14 Januari 2026) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas dimulainya penerbangan perdana subsidi angkutan udara perintis tahun 2026. Langkah pemerintah yang diawali di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen Presiden dalam memperkuat konektivitas dan kehadiran negara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Legislator asal Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) ini menilai kebijakan subsidi yang mencakup harga tiket dan ongkos angkut avtur tersebut sangat vital. Menurutnya, layanan yang dioperasikan oleh Susi Air dengan menghubungkan rute strategis seperti Manado, Miangas, hingga Gorontalo serta peningkatan frekuensi penerbangan, merupakan respons cepat pemerintah yang patut didukung untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan.
Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Rabu (14/1), Abdul Hadi menekankan bahwa momentum baik ini harus segera diperluas. Ia mengingatkan bahwa konektivitas di wilayah 3TP tidak boleh parsial, melainkan harus dipandang secara utuh (multimoda). Oleh karena itu, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada sektor udara, tetapi juga harus mencakup sektor laut dan darat secara terintegrasi.
“Kami sangat mengapresiasi Presiden Prabowo dan jajaran Kementerian Perhubungan yang telah merealisasikan subsidi penerbangan ini. Namun, kami mendorong agar semangat pemerataan ini juga diperkuat pada moda transportasi laut dan darat. Di daerah kepulauan seperti NTB, NTT, Maluku, hingga Papua, seringkali masyarakat harus menyambung perjalanan pesawat perintis dengan kapal atau angkutan darat yang medannya berat. Subsidi harus hadir di setiap rantai perjalanan tersebut agar benar-benar membantu rakyat,” ujar Abdul Hadi.
Abdul Hadi berharap pemerintah memastikan integrasi subsidi antarmoda berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal perintis (Tol Laut) dan angkutan jalan perintis di daerah pedalaman juga membutuhkan prioritas anggaran yang sama besarnya. Hal ini diperlukan agar rantai logistik dan mobilitas manusia tidak terputus akibat biaya tinggi atau ketiadaan armada di satu segmen perjalanan, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara utuh.
“Konektivitas itu harus terpadu. Jika akses udaranya sudah terbuka, maka akses laut dan daratnya juga harus terjangkau. Ini penting agar saudara-saudara kita di wilayah 3TP lain, seperti di perbatasan Kalimantan atau pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara, mendapatkan hak yang sama dalam menikmati pembangunan dan kemudahan akses ekonomi,” ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.
Lebih jauh, Abdul Hadi menyoroti bahwa kebijakan subsidi transportasi yang komprehensif ini memiliki makna strategis bagi ketahanan nasional. Ia memandang operasional transportasi perintis di segala matra—udara, laut, dan darat—sebagai simbol kedaulatan negara di beranda terdepan NKRI.
“Program subsidi ini bukan sekadar bantuan transportasi, melainkan bukti hadirnya pemerintah menjaga kedaulatan. Ketika pesawat, kapal, dan bus perintis beroperasi lancar hingga ke pelosok Miangas atau pulau terluar lainnya, di situlah ketahanan nasional kita semakin kokoh dan ekonomi kerakyatan dapat tumbuh secara mandiri,” tegas Abdul Hadi.
Menutup pernyataannya, Abdul Hadi berkomitmen akan terus mengawal kebijakan ini di Komisi V agar alokasi subsidi perintis dapat terserap maksimal, tepat sasaran, dan merata ke seluruh Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
