Hilirisasi Tambang NTB: Pertumbuhan Industri 54% tapi Kemiskinan Masih 11,78%?
Oleh: Rajidun
Mahasiswa Magister Teknik Industri Universitas Indonesia & Awardee LPDP
April 2025 menjadi tonggak penting bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Beroperasinya smelter PT Amman Mineral Industri (AMIN) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara komersial menandai babak baru hilirisasi industri tambang di daerah ini.
Namun, di balik euforia peresmian, data ekonomi terbaru justru mengungkap fenomena serius yang dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal sebagai guncangan struktural (structural shock).
Anomali Pertumbuhan Ekonomi NTB 2025
Berdasarkan Laporan Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan III 2025, terjadi pergeseran ekstrem antar sektor ekonomi:
- Pertambangan dan Penggalian terkontraksi tajam hingga -27,37%
- Industri Pengolahan justru melonjak drastis sebesar 54,86%
Kondisi ini sejalan dengan teori Transformasi Struktural (Chenery & Syrquin, 1975), di mana ekonomi daerah bergeser dari sektor primer (ekstraktif) menuju sektor sekunder (manufaktur). NTB tidak lagi hanya “menggali dan mengekspor bahan mentah”, tetapi mulai menciptakan nilai tambah melalui pengolahan mineral.
Pertumbuhan Tinggi, Kemiskinan Tetap Tinggi
Ironisnya, di tengah lonjakan industri tersebut, persentase penduduk miskin NTB per Maret 2025 masih berada di angka 11,78%. Pertanyaan krusial pun muncul:
Mengapa pertumbuhan industri sebesar 54% belum berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan?
Jawabannya dapat dijelaskan melalui teori Skill-Biased Technological Change (SBTC) (Katz & Autor, 1999).
Jebakan Skill-Biased Technological Change
Industri smelter tembaga merupakan sektor padat modal (capital intensive) dan berteknologi tinggi, bukan padat karya (labor intensive). Artinya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh tenaga kerja terampil (engineer, operator bersertifikasi, profesional teknis), sementara tenaga kerja lokal berpendidikan rendah sulit mengakses peluang kerja.
Akibatnya, “kue ekonomi” yang tumbuh 54,86% terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar tambang belum ikut merasakan manfaatnya secara luas. Inilah penyebab utama mengapa angka kemiskinan NTB masih stagnan.
Dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, kondisi ini disebut Structural Mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dan kebutuhan industri.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Pemerintah tidak boleh hanya menjadi “pemberi izin investasi”, tetapi harus berperan sebagai dirigen pembangunan ekonomi daerah.
Mengacu pada konsep Triple Helix (Pemerintah–Akademisi–Industri), terdapat dua kebijakan strategis yang mendesak:
1. Peran Pemkab Sumbawa Barat (KSB)
Pemkab KSB perlu memperkuat pengawasan Peraturan Daerah tentang penyerapan tenaga kerja lokal secara realistis dan berbasis data. Solusinya adalah membangun Database Talenta Lokal yang terverifikasi, sehingga industri mendapatkan tenaga kerja siap pakai, bukan sekadar rekomendasi formal.
2. Peran Pemprov NTB
Pemprov NTB harus memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang dan industri tidak habis untuk belanja birokrasi, tetapi di-earmark khusus untuk pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di seluruh NTB.
Revolusi Pelatihan dan Pemberdayaan Lokal
Mengatasi Structural Mismatch tidak cukup dengan Balai Latihan Kerja (BLK) berkurikulum lama. Pelatihan harus bersifat Demand Driven, langsung menyesuaikan kebutuhan industri.
Kurikulum pelatihan ideal meliputi:
- High-Risk Welding
- K3 dan Safety Migas
- Operasional Alat Berat Presisi
- Manajemen Gudang Digital
Selain itu, pemberdayaan masyarakat tidak harus selalu menjadi pekerja pabrik. Masyarakat lingkar tambang perlu diarahkan menjadi wirausahawan industri (industrial entrepreneur) yang mampu mendirikan CV/PT profesional dan memenangkan tender jasa pendukung smelter seperti katering, laundry, dan kebersihan.
Solusi Jangka Panjang: Backward Linkages dan Pertanian Lokal
Industrialisasi tidak bisa ditolak, tetapi harus diikat dengan ekonomi rakyat. Konsep kuncinya adalah Backward Linkages (Hirschman).
Data menunjukkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan NTB masih tumbuh positif sebesar 5,64% pada 2025. Inilah fondasi ekonomi masyarakat.
Strategi pengentasan kemiskinan harus menghubungkan:
- Raksasa Industri (industri pengolahan tumbuh 54%)
- dengan Raksasa Tidur (pertanian dan perikanan rakyat)
Melalui Local Sourcing Strategy, kebutuhan pangan ribuan pekerja smelter (beras, sayur, daging, ikan) harus dipasok dari petani lokal NTB, bukan dari luar daerah. Jika keterkaitan ini berjalan, maka multiplier effect hilirisasi benar-benar menetes ke bawah, bukan hanya tercermin di angka PDRB, tetapi juga terasa dalam penurunan kemiskinan.
