Ka Bappeda NTB Baiq Nelly Dampingi Gubernur Temui Mensos, Perkuat Sinergi Penanganan Kemiskinan dan Masalah Sosial
JAKARTA (09/3) – Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mendampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal dalam pertemuan dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi penanganan kemiskinan dan masalah sosial di NTB, sekaligus membuka peluang menjadikan NTB sebagai percontohan nasional penanganan kemiskinan terpadu.
Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB turut didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.
Kemensos Benahi Sistem Data Bantuan Sosial Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial menjelaskan berbagai langkah pembenahan mendasar yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, pengelolaan dan validasi data bantuan sosial kini diperkuat dengan mekanisme baru, di mana pengelolaan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Saifullah Yusuf.
Program Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Selain pembenahan data sosial, Menteri Sosial juga memaparkan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program ini dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berada pada Desil 1 dalam basis data sosial nasional.
Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan, hingga layanan kesehatan akan ditanggung oleh negara. Selain pendidikan formal, siswa juga akan mendapatkan pembinaan karakter dan keterampilan untuk mempersiapkan masa depan mereka.
NTB Paparkan Strategi Pengentasan Kemiskinan
Menanggapi berbagai program tersebut, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya juga bertujuan mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal memaparkan tiga prioritas pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.
Ia mengungkapkan bahwa NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga,” jelasnya.
Program Desa Berdaya Jadi Strategi Utama
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, sekitar 40 desa setiap tahun mendapatkan pendampingan khusus agar program penanganan kemiskinan berjalan berbasis data yang akurat.
Pendamping desa melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi program dapat lebih tepat sasaran.
Pendekatan pengentasan kemiskinan ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program CSR.
Intervensi Langsung untuk Keluarga dan Desa
Dalam implementasinya, program Desa Berdaya dilakukan pada dua level intervensi, yaitu level keluarga dan level desa.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, hingga pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp500 juta untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga fasilitas pendukung ekonomi masyarakat.
Kemensos Siap Bangun Kampung Nelayan di NTB
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang NTB 2026.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga akan melaksanakan bakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
Selain itu, Kemensos juga siap mendukung pembangunan dua kawasan Kampung Nelayan di NTB yang akan dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman nelayan terpadu.
Permukiman tersebut dirancang memiliki sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Saifullah Yusuf.
NTB Siap Bersinergi dengan Pemerintah Pusat
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkas Lalu Muhamad Iqbal.
Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem sekaligus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
