Tinjau Bendungan Karian, Abdul Hadi Desak Percepatan Jaringan Pipa KSCS dan Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Warga
LEBAK (15/1/2026) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten, (Kamis,15/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Legislator asal Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) ini mengapresiasi rampungnya bendungan terbesar ketiga di Indonesia ini, namun memberikan catatan terkait keterlambatan jaringan distribusi air dan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.
Abdul Hadi menekankan bahwa infrastruktur senilai Rp2,2 triliun yang telah diresmikan sejak Januari 2024 ini harus segera memberikan dampak nyata, bukan hanya menjadi “monumen air” raksasa.
“Kami mengapresiasi fisik bendungan yang sudah 100% selesai dengan kapasitas tampung luar biasa mencapai 314,7 juta m³. Namun, bendungan ini tidak akan optimal jika ‘nadinya’ alias jaringan pipa distribusinya (KSCS) belum tuntas. Air baku melimpah, tapi jika tidak sampai ke rumah warga dan industri di Banten serta Jakarta, manfaatnya jadi tertahan,” tegas Abdul Hadi di lokasi bendungan.
Soroti Keterlambatan Pipa KSCS
Berdasarkan data yang diterima Komisi V, Abdul Hadi menyoroti progres pembangunan Karian-Serpong Conveyance System (KSCS). Ia mencatat adanya ketimpangan di mana progres pembebasan tanah untuk sistem pipa ini baru mencapai sekitar 49,68% dan konstruksi fisik di beberapa paket masih tahap awal, padahal pinjaman luar negeri (Loan) sudah berjalan.
“Saya melihat data, untuk KSCS pembebasan lahannya masih di angka 49%. Ini harus digenjot. Jangan sampai bendungan sudah siap operasi penuh, tapi airnya tidak bisa dialirkan karena pipanya belum nyambung. Pemerintah harus pastikan sinkronisasi antara hulu (bendungan) dan hilir (pipa distribusi) berjalan paralel,” ujar Abdul Hadi.
Bela Hak Warga Terdampak
Abdul Hadi juga menyoroti isu pembebasan lahan yang belum tuntas sepenuhnya. Tercatat per November 2025, masih ada sekitar 21,03 hektare lahan yang dalam proses gugatan di pengadilan.
“Kami mendesak Kementerian PU dan pihak terkait untuk menyelesaikan sisa lahan sengketa ini dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan. Warga yang lahannya terpakai harus mendapatkan ganti untung yang layak. Jangan sampai ada warga yang merasa didzalimi atas nama pembangunan,” tambahnya.
Irigasi untuk Ketahanan Pangan
Abdul Hadi juga mengingatkan pentingnya fungsi irigasi Bendungan Karian untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Ciujung seluas 22.000 hektare. Sebagai wakil dari daerah lumbung pangan (NTB), ia memahami betul vitalnya air bagi petani.
“Target kenaikan produksi gabah dari 187.000 ton menjadi 349.800 ton per tahun harus tercapai. Air irigasi ini harus dipastikan sampai ke sawah-sawah petani untuk mendongkrak kesejahteraan mereka, bukan hanya fokus pada air baku industri,” jelas Politisi PKS asal Lombok ini.
Mitigasi Banjir
Terakhir, Abdul Hadi menyinggung fungsi pengendalian banjir. Mengingat banjir dan longsor baru saja melanda Lebak pada 12-14 Januari 2026 yang merendam ratusan rumah, ia meminta Unit Pengelola Bendungan (UPB) untuk mengintegrasikan sistem peringatan dini (Early Warning System) yang canggih.
“Bendungan ini mereduksi banjir Sungai Ciujung, tapi banjir masih terjadi di beberapa titik. SOP operasi pintu air dan koordinasi dengan Pemda harus diperketat agar bendungan ini benar-benar menjadi pelindung masyarakat dari bencana, bukan sebaliknya,” tutup Abdul Hadi.
