KAMMI NTB Gelar Ngaji Publik: Supremasi Sipil dan Desakan Tim Investigasi Independen
Mataram, 16 September 2025 – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Ngaji Publik bertajuk “Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Tim Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus”. Acara yang berlangsung di Meenio Warking, Gomong, Selasa (16/9), ini menghadirkan akademisi, mahasiswa, dan media untuk membedah dinamika supremasi sipil di Indonesia pasca demonstrasi akhir Agustus 2025.
Supremasi Sipil Harus Dijaga dalam Demokrasi
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan Julkarnaim, S.E., menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang reflektif untuk meneguhkan posisi masyarakat sipil.
“Ngaji Publik ini kami hadirkan untuk meneguhkan posisi masyarakat sipil dalam mendorong negara menegakkan supremasi sipil. Kami juga memastikan Tim Investigasi Independen berjalan dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Taufan, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, menyoroti aspek konstitusional. Menurutnya, dalam negara demokratis, sipil harus ditempatkan di atas militer.
“Supremasi sipil adalah fondasi negara hukum. Jika ini terganggu, maka demokrasi bisa kehilangan makna,” tegasnya.
Peran Mahasiswa dan Media
Narasumber kedua, Herianto, S.P., Korpus BEM SI 2024, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi.
“Tim Investigasi Independen jangan sampai hanya jadi simbol politik. Kami siap mengawal agar mandat tim dijalankan transparan dan berpihak pada korban,” katanya.
Dari perspektif media, Haris Mahtul, Pemimpin Redaksi NTB Satu, mengingatkan adanya ancaman serius terhadap kebebasan pers melalui pembahasan KUHP dan KUHAP yang mengandung sekitar 60 pasal bermasalah.
“Media harus berdiri sebagai pengawal transparansi. Keterbukaan informasi publik adalah kunci agar Tim Investigasi Independen mendapat kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Aspirasi Peserta: Jangan Ada Korban Sipil Baru
Dialog publik juga diwarnai pertanyaan kritis. Rido Pajri, salah satu peserta, menyoroti mekanisme pembentukan tim independen agar tidak memunculkan korban sipil baru. Ia juga menekankan masalah keterbatasan akses media arus utama karena sistem berbayar, termasuk liputan eksklusif majalah Tempo.
Sikap Resmi KAMMI NTB
Mengakhiri forum, Irwan Julkarnaim menegaskan sikap resmi KAMMI NTB:
- KAMMI NTB mendukung penegakan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- KAMMI NTB meminta Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.
