Kemensos Siap Jadikan NTB Percontohan Nasional Penanganan Kemiskinan Terpadu
Jakarta (09/3) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.
Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.
Pembenahan Data Sosial untuk Bantuan Tepat Sasaran
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan berbagai langkah pembenahan sistem bantuan sosial, terutama melalui penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, sistem data bantuan sosial kini diperkuat dengan mekanisme baru yang menempatkan Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional untuk memastikan validasi data penerima bantuan lebih akurat.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid, sehingga masyarakat yang berhak tidak terlewat dari program bantuan,” ujar Gus Men.
Dengan sistem data yang lebih akurat, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Program Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Selain pembenahan data sosial, Kemensos juga memaparkan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berada pada kelompok Desil 1 dalam basis data kemiskinan nasional.
Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makanan, hingga layanan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Selain pendidikan formal, siswa juga mendapatkan pembinaan karakter serta keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Bagi siswa berprestasi, pemerintah juga menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
NTB Fokus pada Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Menurutnya, NTB saat ini masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga,” jelas Miq Iqbal.
Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah provinsi juga memprioritaskan penguatan ketahanan pangan serta pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
Program Desa Berdaya untuk Intervensi Terpadu
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Melalui program ini, sekitar 40 desa setiap tahun mendapatkan pendampingan khusus berbasis data sosial ekonomi masyarakat.
Pendamping bertugas melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial masyarakat sehingga intervensi pembangunan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Pendekatan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, serta sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dukungan Modal Usaha dan Infrastruktur Desa
Intervensi program Desa Berdaya dilakukan pada dua level utama, yaitu level keluarga dan level desa.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, maupun pengembangan greenhouse untuk mendukung program ketahanan pangan.
Sementara pada level desa, dialokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga fasilitas pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemensos Siap Dukung Program Sosial di NTB
Menanggapi program tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB.
Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Kemensos juga berencana melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
Selain itu, Kemensos juga siap mendukung pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan terpadu di NTB.
Setiap kawasan akan dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman nelayan yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah, lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Percepat Pengentasan Kemiskinan
Program pembangunan Kampung Nelayan ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional dan dukungan sektor swasta melalui program CSR.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat nelayan yang selama ini rentan terhadap banjir rob dan abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program perlindungan sosial.
“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
Pertemuan ini sekaligus menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat.
