Dr. Muammar Khadafie: Pemimpin Harus Merangkul Kritik, Bukan Menggunakan Kekuasaan untuk Mengintimidasi
OPINI
Oleh: Dr. Muammar Khadafie (Aktivis IMM dan Akademisi)
Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pemilihan umum atau keberadaan lembaga-lembaga negara. Lebih dari itu, demokrasi tumbuh dari ruang kebebasan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi tanpa rasa takut.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik kerap menyaksikan munculnya pernyataan-pernyataan dari sejumlah tokoh politik maupun pejabat publik yang bernada ancaman terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Fenomena ini patut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menggerus kualitas demokrasi dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Menurut saya, seorang pemimpin tidak boleh merasa paling benar hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan. Jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi.
Ketika kritik dibalas dengan ancaman, baik secara verbal maupun melalui penggunaan instrumen hukum yang terkesan menekan, maka yang muncul bukanlah pendidikan politik yang sehat. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa kekuasaan sedang digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.
Kalimat-kalimat yang bernuansa intimidatif, seperti peringatan tentang konsekuensi hukum terhadap suara-suara kritis, berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Padahal, hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan yang melindungi seluruh warga negara, bukan alat untuk membungkam perbedaan pendapat.
Dalam negara demokrasi, rakyat bukanlah objek yang harus ditekan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kritik yang disampaikan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari partisipasi publik yang konstruktif.
Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang bebas dari kritik. Sebaliknya, pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mendengar, menerima, dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang dijalankan.
Saya meyakini bahwa ancaman tidak akan pernah melahirkan rasa hormat yang tulus. Ancaman hanya akan menciptakan ketundukan sementara dan membangun jarak antara rakyat dengan pemimpinnya. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka yang tumbuh bukan partisipasi masyarakat, melainkan sikap apatis dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Karena itu, para pemegang kekuasaan perlu menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. Kritik tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap kewibawaan pemimpin. Justru kemampuan menerima kritik merupakan salah satu indikator kualitas kepemimpinan dalam sistem demokrasi modern.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul berbagai kelompok, mendengar suara rakyat, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi bersama. Yang dibutuhkan bukanlah pemimpin yang mudah tersinggung, melainkan sosok yang bijak, terbuka, dan matang dalam menyikapi dinamika demokrasi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap pemegang kekuasaan adalah bagaimana kekuasaan itu digunakan. Apakah kekuasaan dipakai untuk menekan dan membungkam, atau justru menjadi sarana untuk melayani, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat.
Pilihan tersebut akan menentukan apakah demokrasi semakin kuat atau justru semakin menjauh dari cita-cita yang diperjuangkan bersama.
