Pemprov NTB Terima Audiensi BPS, Dorong Data Akurat untuk Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
Mataram (17/3) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di Kantor Gubernur. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi dalam pelaksanaan sensus dan pemutakhiran data sosial ekonomi guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov NTB menegaskan bahwa kualitas data yang valid dan kontekstual menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, terutama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur NTB: Data Akurat Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa akurasi data merupakan faktor krusial dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan juga berpotensi tidak tepat. Karena itu, pendataan harus dilakukan dengan baik dan melibatkan masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan tenaga lokal penting untuk memahami kondisi riil di lapangan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan klasifikasi, seperti dalam penentuan kategori kemiskinan.
Libatkan Masyarakat Lokal dan Mahasiswa dalam Sensus
Sebagai langkah konkret, BPS NTB akan merekrut sekitar 5.000 petugas sensus yang berasal dari masyarakat desa dan mahasiswa. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pendataan.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan sensus hingga tingkat desa.
Pendekatan Komunikasi Publik Lebih Efektif
Gubernur NTB juga menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
“Kita harus menyampaikan pentingnya sensus dengan pendekatan yang lebih membumi, misalnya melalui cerita atau kasus nyata agar masyarakat paham manfaatnya dan mau berpartisipasi,” ujarnya.
Sosialisasi yang masif dinilai menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya data dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Data Terintegrasi dan Real Time
Sementara itu, Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus kali ini memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya.
Seluruh wilayah akan didata secara menyeluruh tanpa membedakan daerah konsentrasi maupun non-konsentrasi. Selain itu, data yang dikumpulkan akan langsung terintegrasi dalam sistem untuk pembaruan secara real time.
“Pendataan dilakukan menyeluruh dan datanya langsung terintegrasi untuk pembaruan secara cepat dan akurat,” jelasnya.
Dukung Program Pengentasan Kemiskinan dan Bantuan Sosial
Selain sensus ekonomi, BPS juga menjalankan berbagai program strategis lainnya, seperti verifikasi data penerima bantuan sosial dan subsidi listrik agar lebih tepat sasaran.
Dengan data yang akurat dan terbarui, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terukur, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov NTB optimistis bahwa sinergi dengan BPS akan memperkuat basis data pembangunan, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di daerah.
